IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA OLILIT RAYA KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
LIBERATUS YOHANIS MALISNGORAN 201823138
Pembimbing I Drs. VICTOR S RUHUNLELA M.Si
Pembimbing II MUHTAR . S.Sos, MA
Penguji I Dr. ELSINA TITALEY M.Si
Penguji II Dra. SYANE MATATULA M.Si
Abstrak
LIBERATUS YOHANIS MALISNGORAN: Implementasi Kebijakan Pemekaran Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pembimbing I: Viktor Sanjak Ruhunlela, dan Pembimbing II: Muhtar Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan beberapa indikator diantaranya pelaksanaan pemekaran desa Olilit Raya oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa, dukungan masyarakat desa dalam pelaksanaan pemekeran desa Olilit Raya, serta kendala pemekaran desa Olilit Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemekaran desa di desa Olilit Raya, dan dilakukan di dua pemukiman wilayah desa Olilit Raya yakni Olilit Timur dan Olilit Barat. Adapun Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemekaran desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemekaran desa Olilit Raya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam prosesnya sejauh ini dirasa belum maksimal dan masyarakat desa Olilit Raya belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemekaran desa Olilit Raya, yang mana dalam proses yang belum maksimal itu ditemukan kendalanya yakni sosialisasi pemekaran desa yang belum dilaksanakan secara intens, massif dan menyeluruh kepada masyarakat desa Olilit Raya, sehingga masyarakat desa belum sepenuhnya paham mengenai dampak pemekaran desa bagi masyarakat desa Olilit Raya sendiri. Sedangkan mengenai dukungan masyarakat belum sepenuhnya diberikan untuk pemekaran desa Olilit Raya ini disebabkan adanya pertimbangan mengenai persoalan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat desa, serta petuanan atau hak ulayat masyarakat desa yang masih dipegang teguh, dimana menurut masyarakat desa sendiri itu semua akan hilang bilamana terjadi pemekaran desa Olilit Raya. Kendati demikian pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakan pemekaran desa Olilit Raya pada tahun-tahun mendatang dengan lebih mempertimbang aspek sosial-budaya masyarakat desa Olilit Raya.
Kata Kunci : Implementasi, Pemekaran Desa
Abstract
LIBERATUS YOHANIS MALISNGORAN: The Implementation of the Policy on the Expansion of Olilit Raya Village, District of South Tanimbar, Tanimbar Islands Regency. Supervisor by : Viktor Sanjak Ruhunlela and Muhtar This research is a qualitative descriptive study with several indicators including the implementation of the expansion of the Olilit Raya village by the local government and village government, the support of the village community in the implementation of the expansion of the Olilit Raya village, and the obstacles to the expansion of the Olilit Raya village. This study aims to determine the implementation of the expansion of the Olilit Raya village which was carried out in two regional settlements, namely East Olilit and West Olilit. The primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to be directly involved in the implementation of the expansion of the Olilit Raya village. The results showed that the implementation of the expansion of the Olilit Raya village carried out by the local government and the village government in the process was not optimal and the Olilit Raya village community did not provide support for the implementation of the expansion of the Olilit Raya village. In the process that was not optimal, obstacles were found, namely the socialization of village expansion which was not carried out intensely and thoroughly to the Olilit Raya village community, so that the village community did not understand the impact of village expansion for the Olilit Raya village community. Regarding community support, they did not provide support for the expansion of the Olilit Raya village due to considerations regarding issues of custom, culture and local wisdom of the village community, as well as petuanan or ulayat rights of the village community which are still firmly held. According to the villagers, everything will be lost if there is an expansion of the Olilit Raya village. However, the government remains committed to implementing the expansion of the Olilit Raya village in the coming year by considering the socio-cultural aspects of the Olilit Raya village.
Keywords: Implementation, Village Expansion.
Daftar Pustaka
FISIP Universitas Pattimura, 2019. Pedoman Penulisan Skripsi, Pengembangan Fisip Bermutu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ambon
A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Abdoellah Awan Y, Rusfiana Yudi, 2016. Teori dan Analisi Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.
Eko Sutoro, dkk, 2014. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
Tachjan H, 2016. Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia(AIPI), Bandung.
Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Purwanto Erwan Agus, Sulistyastuti Dyah Ratih, 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta.
Depertemen Pendidikan Nasional, 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Echols John M, Shadily Hassan, 1996. Kamus Inggris Indonesia, An EnglishIndoensian Dictionary. Gramedia, Jakarta.
Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Gramedia, Jakarta.
Kurniawan Borni, dkk, 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun, Buku 5.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta.
Sumadi Suryabrata, 1991. Metodologi Penelitian. Rajawali Pers, Jakarta.
Zid Muhammad, Alkhduri Ahmad Tarmiji, 2016. Sosiologi Pedasaan: Teoritisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Silahuddin M, dkk, 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta.
Bahua Mohammad Ikbal, 2018. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. Ideas Publishing, Gorontalo.
Hamidi Hanibal, dkk, 2015. Indeks Membangun Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta.
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Olilit Raya Tahun 2020
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Desa.
https://www.lelemuku.com/2019/05/pemekaran-desa-dan-kecamatan-di.html
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf
http://eprints.stainkudus.ac.id/1268/5/File%206%20%20BAB%202.pdf
https://www.simpeldesa.com/blog/mekanisme-pemekaran-desa/1943/
http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf
http://etheses.iainkediri.ac.id/1324/3/932136814_BAB%20II.pdf
https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/21-pemekaranwilayah-pedesaan-2
File PDF skripsi_201823138.pdf
Next
Prev