PELAKSANAAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KELURAHAN KUDAMATI KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON

FERNANDO STEWAR POHWAIN 201723029

Pembimbing I Dr. MIKE J. ROLOBESSY S.Sos, MT
Pembimbing II AMIR F. KOTARUMALOS S.Sos, M.Si
Penguji I Drs. SUKUR SOASIU M.Si
Penguji II FATIMAH SUATRAT S.Sos, M.I.Pol

 Abstrak

Fernando S Pohwain: Peran kelurahan kudamati kecamatan nusaniwe dalam melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik /good governance (studi kasus di kelurahan kecamatan nusaniwe kota ambon). Pembimbing I : Dr. Mike J Rolobessy, S.Sos., MT dan pembimbing II : Amir F Kotarumolos,S,Sos.Msi Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Good Governance di Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang bekerja di kelurahan Kudamati dan masyarakat setempat di Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe. Hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi prinsip-prinsip good governance dengan indikator efektivitas dan efisien belum di implementasikan dengan baik dimana belum disiplin dan tidak memberikan pelayanan dengan baik yaitu pegawai mempunyai kinerja yang buruk dengan datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang di tentukan, dan memberikan pelayanan yang berbelit-belit di kalangan masyarakat, keadilan dalam pelayanan publik ,prinsip keadilan dalam memberikan pelyanan di kantor Kelurahan Kudamti Kecamatan Nusaniwe belum di katakan adil karena masih menggunkan sistem pelayanan nepotisme ( sistem kekeluargaan). Pemerintah Diharapkan memberikan perahatian yang lebih kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga implementasi prinsip good governance dalam meningkatkan kualiatas pelayanan dapat dilakukan dengan baik guna mencapai kesejateraan masyarakat dandiharapkan tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi. Kata Kunci: Good Governance, Penerapan

 Abstract

Fernando S Pohwain: The Role of Kudamati Urban Village Implementing Good Governance Principles (Case Study in Nusaniwe Sub-District, Ambon City). Supervisor by : Mike J Rolobessy and Amir F Kotarumolos. This research is a qualitative descriptive study that aims to determine the implementation of Good Governance in Kudamati Urban Village, Nusaniwe Sub-District. This research was conducted in Kudamati Urban Village, Nusaniwe Sub-District. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who worked in the Kudamati Urban village and the local community. The results show that the implementation of the principles of good governance with indicators of effectiveness and efficiency has not been implemented properly, there is no discipline and does not provide good service, namely employees have poor performance by arriving late and leaving before the specified time, and providing services that are not optimal for society. Public services with the principle of justice in providing services at the Kudamati Urban Village office have not been fair because they still use a nepotism service system (family system). The government is expected to give more attention to the community in providing services so that the implementation of the principles of good governance in improving the quality of services can be carried out properly in order to achieve public welfare and is expected to maintain good cooperative relationships with agencies. Keywords: Good Governance, Implementation.

 Daftar Pustaka

AgusDwiyanto,MewujudkanGoodGovernanceMelaluiPelayananPublik,(yogyakarta; Ghajah MadaUniversityPres,2006), h.1

Artana, I. M. (2014). Implementasi Prinsip –Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Universitas Warmadewa Denpasar.

Andrianto. (2007). Good e-government transparansi, akuntanbilitas,Publik melalui. e-government. Malang: Banyumedia publishing.

BismarNasution, Prinsip Transparansi Mutlak dalam Good Governance,(Jakarta;JurnalNasionalOpinidan Debat,6 Maret2007), h.2

Laode Ida, Tata Kelola Pemda Yang Baik, (Jakarta; Jurnal Nasional Opini dan Debat, 6 Maret 2007), h. 3

Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis Good Governance Dikecamatan Sukolilo Surabaya). Jurnal Administrasi Publik Volume 2 (2). Halaman 479-494.

Dwiyanto.A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik: Gadjah Mada University Press.Yogyakarta

Frayogi, M. (2015). Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance di Dinas

Kesehatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Eko Prasojo,Good Governance Butuh KomitmenPolitik

KepalaDaerah,(Jakarta;Jurnal Nasional,Opinidan Debat, 6Maret2007), h.2

Hasibuan. (2008). Eletronic Government for good Governance. .jurnal system informasi dan manajemen teknologi informasi. Volume (1)

Hesti Puspito sari, 2011, Filosofi Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, Hal: 55

Hardiyansyah.(2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Kotler. (2002). Analisis perencanaan imlementasi dan Kontrol kualitas Pelayanan. Jakarta: Perhalindo

Kansil, C.S.T, 1988, Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal: 20

Kaufman, D. M. (2010) Good governace indicator: voice and Accountability,Political stability and absence Of violence ot terrorism, Government Effectiviness, ,Regulatory Quality Rule of Law. http:// hdl, handle, net /0986/3913

Mohammad. (2003). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif Administrasi Negara. Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Volume (2)

Nubatonis, S. (2014). Implementasi Prinsip – prinsip Good governace dalam meningkatkan kinerja orgnisasi pelayanan publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume (3),1

Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance,(Bandung; Refika Aditama,2008), h.5

Sugeng Samiyono, . (2014) Pelayanan Publik Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Jurnal Surya Kencana Satu ( Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ), 4 (2). pp. 65-80. ISSN 2085-2339,h.65

Trisno, A. (2017). Penerapan prinsip-prinsip Good Governace dalam pelayanan publik Di Kecamtan Wanea Kota Manado. jurnal ilmu pemerintahan. Implementasi prinsip – prinsip Good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi di bidang pelayanan publik di kantor kecamatan parigi kabupaten pangandaran. Dinamika. Universitas

Galuh,Ciam. Wibowo, edi, dkk, Memahami Good Goverment Governance dan Good Corporte Governance,(Yogyakarta:YPAPI,2004), h4

Sambutan Menteri PAN Faisal Tamin ,dalam buku Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (BukuI Manual Praktis), Kementerian PAN dan GTZ, (Jakarta; Kementerian PAN; 2004), h.3

Zulkarnain. (2002). kendala terwujudnya Good Governace. .www,kompasania. Com

Pasolong, H. (2013). Teori pelayan publik. http:// theory manajemen organisasi blogspot.com

http://eprints.ums.ac.id/62475/3/BAB%20I.pdf

Undang – Undang Nomor 14 Tahun (2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – undang tahun Nomor 23 (2014 )Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – undang Nomor 25 Tahun (2009) tentang pelayanan public

Peraturan pemerintah (PP). NO 96 Tahun (2012). tentang prinsip pelayanan publik

 File PDF skripsi_201723029.pdf

  Next Prev